Profil Desa

Desa atau yang terikat dengan nama lain adalah kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas –  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan status dan keberadaan  Desa yang sebelumnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat “ yang menjadi kesatuan hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat” merupakan peletakan dasar status wilayah administrasi desa dalam melaksanakan kewenangannya, bukan hanya diakui oleh undang – undang, akan tetapi dihormati dan dihargai dalam sistem pemerintahan nasional penghargaan akan keberadaan desa membawa konsekwensi lebih berperannya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pengakuan potensi dan keanekaragaman desa, telah memberikan corak lebih luas akan hak dan kewajiban pada desa untuk melaksanakan kewenangannya. Desa sebagai komunikasi yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bukanlah diartikan membuka peluang terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang berdiri sendiri akan tetapi sebatas urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak usul desa sedangkan kewenangan kabupaten / kota.

Penyelenggaran pemerintahan desa tidak terpisahkan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Berkembangnya otonomi desa, berarti memberi peluang bagi desa untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang bergerak atas inisiatif dan kekuatan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan penyelenggaraannya tidak dapat semata – mata mengandalkan kekuatan peraturan perundang – undangan yang ada. Namun harus disertai dengan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kebebasan masyarakat setempat yaitu adanya kesadaran antara pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa menurut situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kaitannya dengan pemberdayaan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta masnyarakat sesuai makna dempkrasi yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat guna meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Dikalangan masyarakat masih tedapat keluhan berbagai pelayanan pemerintah ( birokrasi ) dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat atas tuntutan percepatan kesejahteraan masyarakat, melalui pembentukan desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat ( Permendagri nomor 28 tahun 2006 )

Facebook Comments